Polisi akan memanggil saksi-saksi terkait kasus dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar yang dilaporkan oleh mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan.
Pemanggilan saksi akan dilakukan pada Selasa mendatang, menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.
Dugaan Penggelapan Dana MBG di Kalibata
Laporan polisi telah diajukan oleh Ira Mesra Destiawati, pemilik mitra dapur MBG, pada 10 April 2025 dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.
Besaran dana yang diduga digelapkan mencapai Rp 975.375.000.
Kronologi Kasus
Ira Mesra Destiawati bekerja sama dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025, memasak sekitar 65.025 porsi makanan dalam dua tahap.
Perselisihan muncul pada 24 Maret 2025, ketika Ira menemukan perbedaan anggaran untuk siswa PAUD, TK, RA, dan SD.
Kontrak awal menetapkan harga Rp 15.000 per porsi, namun sebagian diubah menjadi Rp 13.000 per porsi tanpa sepengetahuan penuh Ira.
Ternyata, pihak yayasan telah mengetahui perbedaan anggaran tersebut sejak Desember 2024.
Selain pengurangan harga, hak mitra dapur masih dipotong Rp 2.500 per porsi, sehingga menjadi Rp 12.500 dari harga awal Rp 15.000 dan Rp 10.500 dari harga Rp 13.000.
Meskipun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah membayar yayasan sebesar Rp 386.500.000, pihak yayasan malah menyatakan Ira masih memiliki tunggakan sebesar Rp 45.314.249.
Proses Hukum yang Dijalani
Setelah saksi-saksi dari pihak pelapor diperiksa, polisi akan memanggil pihak Yayasan MBN untuk dimintai keterangan.
Polisi akan menyelidiki seluruh aspek kasus ini untuk memastikan kebenaran dugaan penggelapan dana.
Saksi yang akan Diperiksa
Saksi utama yang akan dipanggil adalah Ira Mesra Destiawati selaku pelapor dan saksi-saksi lainnya yang relevan dengan kasus ini.
Pemeriksaan saksi-saksi bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang kuat sebelum memanggil pihak Yayasan MBN.
Dampak Kasus Terhadap Program MBG
Kasus ini berpotensi mengganggu kelancaran program MBG di Kalibata dan menimbulkan keraguan terhadap transparansi pengelolaan dana program tersebut.
Pihak berwenang perlu memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana program MBG.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program sosial, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
