Surat Edaran (SE) Gubernur Bali I Wayan Koster yang melarang produksi dan distribusi air minum kemasan plastik sekali pakai berukuran di bawah satu liter menuai pro dan kontra.
Kajian Mendalam Diperlukan Sebelum Implementasi SE
I Nyoman Subanda, akademisi dan pengamat kebijakan publik dari Undiknas Denpasar, menyoroti pentingnya kajian mendalam sebelum penerapan SE tersebut.
Ia menekankan perlunya analisis dampak terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi masyarakat dan pelaksanaan adat istiadat Bali.
Analisis Dampak Lingkungan dan Ekonomi
Subanda mempertanyakan apakah kemasan air minum kecil merupakan penyumbang sampah plastik terbesar di Bali, atau ada jenis sampah lain yang lebih dominan seperti kantong plastik dan sachet.
Kajian komprehensif diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan menghindari kontroversi yang berpotensi menghambat implementasi.
Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya
Penerapan kebijakan ini membutuhkan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
Ketersediaan dana kompensasi untuk pihak-pihak yang terdampak, seperti pengusaha air minum kemasan, juga perlu dipertimbangkan.
Sosialisasi dan Koordinasi Antar Lembaga
Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, termasuk di tingkat desa, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan.
Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa juga krusial untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.
Dampak SE Terhadap Masyarakat Adat dan Ekonomi Lokal
SE tersebut menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat adat Bali dalam melaksanakan kegiatan adat yang membutuhkan banyak air minum kemasan kecil.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan praktik dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Perlunya Solusi Alternatif dan Kompensasi
Pemprov Bali perlu menyediakan solusi alternatif yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, serta memberikan kompensasi yang adil kepada pelaku usaha yang terdampak.
Kajian terhadap kerugian pengusaha dan karyawan yang kehilangan mata pencaharian akibat SE ini sangat penting.
Tanggapan dari Anggota DPR RI dan Saran untuk Perbaikan
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, menyambut positif upaya pengurangan sampah plastik di Bali.
Namun, ia menyarankan agar Pemprov Bali melakukan evaluasi dan penyesuaian mekanisme implementasi SE agar lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat.
Selain itu, perluasan cakupan kebijakan untuk mencakup seluruh jenis sampah plastik sekali pakai, bukan hanya air minum kemasan, juga direkomendasikan.
Kesimpulannya, penerapan SE Gubernur Bali tentang larangan air minum kemasan plastik perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan memperhatikan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kajian mendalam, sosialisasi yang efektif, dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
