Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mendorong percepatan pembangunan desa di Jawa Barat melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif ini diumumkan dalam peluncuran Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Barat di Bandung, Senin (28/4/2025).
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Inpres tersebut juga memberikan mandat kepada Kementerian Desa PDTT untuk membantu pengadaan lahan minimal 20 x 20 meter persegi bagi koperasi-koperasi tersebut.
Koperasi Desa Merah Putih: Instrumen Percepatan Pembangunan Desa
Mendes PDTT Yandri Susanto menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan berperan sebagai instrumen kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa di Jawa Barat. Koperasi ini diharapkan mampu mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi di tingkat desa.
Lahan yang disediakan akan digunakan untuk berbagai unit usaha, seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan, dan logistik desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan terintegrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes
Yandri menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak dimaksudkan untuk menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Justru sebaliknya, koperasi ini akan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong perekonomian desa.
Pemerintah tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur hubungan kelembagaan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Koperasi dapat menjadi bagian dari unit usaha BUMDes atau sebaliknya, menciptakan sinergi yang optimal.
Proses Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Barat dilakukan melalui Musdesus yang melibatkan berbagai pihak. Musdesus membahas aspek kelembagaan, modal, keanggotaan, struktur organisasi, dan kegiatan utama koperasi.
Peserta Musdesus terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok masyarakat, serta didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis, dan pendamping lainnya. Proses ini memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat desa.
Peluncuran Musdesus ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap program ini.
Proses ini diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Partisipasi berbagai pihak juga akan memperkaya wawasan dan strategi pengembangan koperasi.
Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi dan komitmen semua pihak yang terlibat, dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat desa. Dengan dukungan dan implementasi yang tepat, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi berbasis desa.
