Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komite I DPD RI sepakat memperkuat reformasi birokrasi (RB) dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kerja sama ini bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.
Reformasi Birokrasi: Capaian Positif dan Penghematan APBN
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Rapat Kerja (Raker) pada 17 April 2025 membahas progres reformasi birokrasi Indonesia yang menunjukkan tren positif.
Peningkatan nilai reformasi birokrasi telah mencegah potensi pemborosan APBN/APBD hingga Rp121,9 triliun.
Reformasi birokrasi juga meningkatkan investasi, mencapai lebih dari 1,7 kuadriliun rupiah pada 2024 (data BKPM 2025).
Angka kemiskinan nasional juga menurun signifikan berkat reformasi birokrasi tematik. 87 persen kabupaten/kota dengan implementasi RB Tematik menunjukkan angka kemiskinan rata-rata hanya 5,16 persen.
Prioritas Program Nasional dalam Reformasi Birokrasi
Ke depan, reformasi birokrasi akan difokuskan pada program nasional tematik.
Tema-tema tersebut meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas presiden, dan transformasi digital pemerintah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) akan memastikan keselarasan dan keterpaduan kinerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penataan Sistem Kepegawaian dan Pengangkatan ASN
Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menata sistem kepegawaian nasional.
Komitmen bersama Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan status kepegawaian non-ASN melalui pengangkatan PPPK telah ditegaskan.
Pengangkatan CPNS 2024 ditargetkan selesai Juni 2025, sementara PPPK Oktober 2025.
Pemerintah juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam manajemen ASN. Pengangkatan ASN selanjutnya akan dilakukan tanpa kebijakan afirmasi dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dukungan DPD RI untuk Penguatan Reformasi Birokrasi di Daerah
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan BKN.
Ia mendorong peningkatan capaian positif melalui kolaborasi berbagai pihak.
Komite I DPD RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Tantangan tetap ada, sehingga sinergi Kementerian PANRB dengan berbagai pihak sangat penting. DPD RI siap mendukung upaya optimalisasi reformasi birokrasi di daerah.
Kesimpulannya, reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, ditandai dengan penghematan anggaran, peningkatan investasi, dan penurunan angka kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari lembaga legislatif, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik dan melayani masyarakat secara optimal. Ke depan, fokus pada program tematik dan penerapan meritokrasi akan semakin memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
