Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan pembakaran kantor KPU Buru. Insiden ini diduga dilakukan oleh bendahara KPU Buru berinisial RH (48).
Dugaan Pembakaran Kantor KPU Buru dan Permintaan Audit
Rifqi meminta agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Ia menekankan pentingnya mengusut keterlibatan semua pihak, termasuk komisioner KPU Buru.
Jika terbukti adanya penyelewengan dana Pilkada sebesar Rp 33 miliar, Rifqi meminta KPU RI melakukan audit internal. BPK juga harus dilibatkan dalam audit investigatif tersebut.
Permintaan Audit Internal dan Investigatif
Audit investigatif ini tak hanya akan menyelidiki KPU Buru. Audit juga akan mencakup seluruh penggunaan dana pemilu, termasuk Pilkada, yang menggunakan dana hibah dari pemerintah daerah.
Rifqi berharap audit ini akan mengungkap potensi penyelewengan dana yang lebih luas. Ia menyebutnya sebagai potensi pembuka “kotak pandora”.
Motif Pembakaran dan Dampaknya
Polisi telah menetapkan RH sebagai tersangka. RH diduga menyuruh dua orang lainnya, SB (45) dan AT (42), untuk membakar kantor KPU Buru.
Motif pembakaran ini adalah untuk menghilangkan bukti penyelewengan dana Pilkada. RH ingin menghindari pemeriksaan terkait penggunaan anggaran Rp 33 miliar.
Kebakaran terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, pukul 02.50 WIT. Ruangan prajabatan dan ruangan arsip kantor KPU Buru terbakar dalam insiden tersebut.
Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Revisi UU Pemilu
Jika terbukti adanya masalah dalam pengelolaan keuangan kepemiluan, Rifqi meminta dilakukan evaluasi menyeluruh. Ini penting untuk perbaikan tata kelola ke depan.
Evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Kasus pembakaran kantor KPU Buru menjadi sorotan dan mengungkap potensi masalah serius dalam pengelolaan keuangan pemilu. Proses hukum yang transparan dan audit menyeluruh diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Permintaan audit dan evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepemiluan di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
