Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, membatalkan rencananya untuk mengundurkan diri. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk tetap memimpin lembaga tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keputusan mengenai pembantu presiden, termasuk pencabutan pengunduran diri, sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Pencabutan Pengunduran Diri Hasan Nasbi dan Hak Prerogatif Presiden
Puan Maharani menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta Hasan Nasbi tetap menjabat sebagai Kepala PCO merupakan hak prerogatif presiden.
Ia menekankan bahwa presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam pemerintahan.
Puan menambahkan bahwa jika ada pejabat yang ingin mengundurkan diri namun tidak disetujui presiden, itu sepenuhnya merupakan hak presiden.
Alasan Hasan Nasbi Batal Mundur dan Tugas PCO
Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik di masa lalu.
Instruksi presiden bersifat umum, fokus pada perbaikan kinerja PCO ke depannya.
Hasan Nasbi memastikan bahwa tugasnya sebagai Kepala PCO tidak tumpang tindih dengan tugas Juru Bicara Presiden dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Sebagai pejabat paling senior di Istana, Mensesneg memiliki wewenang untuk berbicara mengenai berbagai hal terkait pemerintahan.
PCO sendiri menjalankan tugas sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2024, salah satunya mengkomunikasikan informasi strategis terkait program pemerintah.
Kritik Terhadap Pola Komunikasi Publik dan Pernyataan Hasan Nasbi
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, meminta Istana mengevaluasi pola komunikasi publik.
Ia menilai keputusan Hasan Nasbi untuk hampir mengundurkan diri, dan pernyataannya terkait pengiriman kepala babi ke kantor Tempo, menunjukkan masalah serius dalam tim komunikasi.
Syamsu Rizal mengkritik pernyataan Hasan Nasbi yang dianggap tidak empati dan kurang bijak dalam menanggapi insiden tersebut.
Menurutnya, juru bicara Istana harus menyampaikan pernyataan yang mencerminkan profesionalitas dan menghindari sentimen pribadi.
Ia menambahkan bahwa seorang juru bicara harus memahami bahwa ia mewakili institusi negara, bukan dirinya sendiri.
Syamsu Rizal berharap agar ke depannya, komunikasi publik pemerintah lebih efektif dan mencerminkan kebijaksanaan.
Insiden ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan profesional dari lembaga kepresidenan. Evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi publik sangat diperlukan untuk menghindari kontroversi serupa di masa mendatang. Perbaikan dan peningkatan kinerja PCO diharapkan dapat menghasilkan komunikasi pemerintah yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika publik.
