Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Permintaan resmi ini diajukan kepada Internal Revenue Service (IRS).
Pencabutan Status Bebas Pajak Harvard
Media AS melaporkan pencabutan status bebas pajak Harvard dilakukan sehari setelah Trump melontarkan ancaman tersebut. CNN dan Washington Post menyebutkan IRS tengah merancang rencana pencabutan menyusul permintaan Trump.
Alasan Trump Mencabut Status Harvard
Trump menyebut Harvard sebagai “candaan” yang mengajarkan kebencian dan kebodohan. Ia berpendapat Harvard tak layak lagi menerima dana federal.
Harvard, yang telah menghasilkan 162 pemenang Nobel, menolak tuntutan Trump untuk tunduk pada pengawasan pemerintah. Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, menegaskan penolakan Harvard terhadap campur tangan pemerintah.
Tuntutan Trump terhadap Harvard
Perseteruan ini bermula dari penolakan Harvard terhadap sejumlah tuntutan Gedung Putih. Tuntutan tersebut meliputi perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa, perekrutan staf, dan pengelolaan kampus.
Beberapa tuntutan spesifik Trump termasuk mengakhiri penerimaan mahasiswa berdasarkan ras atau asal negara. Ia juga meminta audit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang dan penindakan terhadap protes kampus.
Trump juga menuntut pencegahan penerimaan mahasiswa asing yang dianggap memusuhi nilai-nilai Amerika. Ia ingin mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara.
Selain itu, Trump menginginkan pengurangan kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus. Ia juga menuntut reformasi program untuk mengatasi anti-semitisme atau bias lainnya.
Dampak Pencabutan Status Pajak
Pencabutan status bebas pajak akan berdampak signifikan terhadap pendanaan Harvard. Universitas ini akan kehilangan akses ke berbagai sumber pendanaan federal.
Langkah Trump ini menimbulkan kontroversi dan debat publik yang luas. Banyak pihak mengkritik keputusan ini sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan akademik.
Ke depannya, Universitas Harvard kemungkinan akan berupaya mencari sumber pendanaan alternatif. Mereka mungkin juga akan mengajukan banding atau mengambil langkah hukum untuk melawan keputusan Trump.
Keputusan Trump ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi di AS. Kebebasan akademik dan peran pemerintah dalam pendidikan tinggi tetap menjadi isu yang kompleks dan kontroversial.
