Pedagang dan pemilik usaha di Depok mengeluhkan aksi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Praktik premanisme ini menyebabkan keresahan di kalangan pelaku usaha di kota tersebut. Mereka merasa tertekan dan terancam karena harus membayar sejumlah uang kepada oknum ormas secara rutin.
Aksi pungutan liar ini dilakukan dengan berbagai modus. Oknum ormas kerap mendekati para pedagang dan pemilik usaha saat mereka sedang membongkar barang dagangan. Jumlah uang yang diminta pun bervariasi, tergantung pada oknum ormas dan targetnya.
Pungutan Liar Berkedok Keamanan
Erica Dhania, Sekretaris Paguyuban Ruko Verbena, mengungkapkan bahwa pungutan liar dilakukan oleh beberapa ormas, bukan hanya satu. Oknum-oknum tersebut datang dalam kelompok yang beranggotakan dua hingga lima orang.
Mereka datang dengan berbagai alasan, antara lain sebagai bentuk ‘jasa keamanan’. Besaran uang yang diminta pun bervariasi. Ada yang meminta Rp500 ribu, bahkan ada yang sampai Rp5 juta kepada pengusaha besar.
Selain itu, para oknum ormas juga kerap meminta uang kepada pegawai toko dan petugas kebersihan. Menjelang hari raya Idul Fitri, mereka bahkan datang membawa proposal untuk meminta sumbangan.
Operasi Berantas Jaya 2025 dan Komitmen Penegakan Hukum
Polres Metro Depok telah meluncurkan Operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas premanisme dan pungutan liar di wilayah Depok. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan tertib.
Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras, menegaskan bahwa penertiban terhadap ormas yang meresahkan dan aksi premanisme akan dilakukan secara tegas dan humanis. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas negara dan akan terus melakukan operasi secara rutin.
Polisi siap bertindak tegas terhadap semua pihak yang melakukan tindakan premanisme, tanpa pandang bulu. Hal ini untuk menunjukkan komitmen menciptakan Depok yang aman dan inklusif bagi seluruh warganya.
Dampak Premanisme Berkedok Ormas dan Harapan ke Depan
Aksi premanisme berkedok ormas ini menimbulkan kerugian bagi para pedagang dan pemilik usaha. Selain kehilangan uang, mereka juga merasa terintimidasi dan ketakutan untuk menjalankan usahanya dengan tenang.
Keberadaan oknum ormas yang melakukan pungutan liar juga berdampak negatif terhadap iklim investasi di Depok. Suasana bisnis yang tidak kondusif akan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di kota tersebut.
Diharapkan ke depannya, pihak berwajib dapat lebih tegas dalam memberantas premanisme dan pungutan liar. Kerja sama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman. Dengan demikian, Depok dapat menjadi kota yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Keberhasilan Operasi Berantas Jaya 2025 dan upaya penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap tindakan premanisme juga sangat krusial untuk mendukung terciptanya Depok yang aman dan bebas dari praktik-praktik ilegal. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, masalah premanisme dan pungutan liar dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.
