Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) gencar mengkampanyekan penguatan kesadaran politik masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program, salah satunya Pendidikan Politik Masyarakat yang baru saja digelar di Hotel Monopoly, Bukittinggi, awal Mei 2025.
Kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, serta unsur legislatif dan eksekutif daerah. Tujuannya mulia: memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan partisipasi politik, dan menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat Sumbar.
Pendidikan Politik di Sumbar: Upaya Strategis atau Sekadar Rutinitas?
Plt. Kepala Kesbangpol Sumbar, Marwansyah, menegaskan bahwa pendidikan politik ini dirancang sebagai wadah edukatif dan reflektif, bukan sekadar acara formalitas. Harapannya, program ini mampu mendorong kesadaran politik yang lebih mendalam di kalangan masyarakat.
Marwansyah juga menyoroti ancaman nyata yang dihadapi, seperti bahaya narkoba, pergeseran nilai budaya, dan pengaruh negatif yang merusak moral generasi muda. Ia melihat hal-hal tersebut sebagai tantangan besar dalam menjaga integritas sosial dan politik identitas.
Namun, pertanyaan kritis tetap muncul: seberapa efektifkah program semacam ini dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat akar rumput? Apakah dampaknya signifikan dan berkelanjutan? Evaluasi yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilannya.
Demokrasi Bersih dari Transaksi: Pandangan Anggota DPRD Sumbar
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif pendidikan politik yang bersih dari transaksi. Ia menekankan pentingnya membangun demokrasi berbasis kesadaran, bukan semata-mata karena iming-iming uang atau bantuan sosial.
Donizar mengakui bahwa politik uang masih menjadi momok besar dalam kontestasi politik di Sumatera Barat. Namun, ia tetap optimistis bahwa pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Harapannya, kesadaran politik yang tinggi akan meminimalisir praktik politik uang.
Tantangan Menguji Ketahanan Demokrasi Sumatera Barat
Meskipun kegiatan pendidikan politik penting, keberhasilannya bergantung pada langkah sistematis dan pengawasan ketat terhadap praktik curang di level lokal. Donizar menjabarkan beberapa tantangan krusial yang perlu diatasi:
Minimnya Akses Politik Warga Pedesaan
Masyarakat di pedesaan seringkali sulit mengakses informasi dan ruang partisipasi politik. Kesenjangan informasi ini perlu diatasi agar partisipasi politik masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan.
Kurangnya Regenerasi Politik yang Sehat
Regenerasi politik yang sehat di tubuh partai politik masih menjadi pekerjaan rumah. Perlu upaya untuk mendorong munculnya pemimpin muda yang berintegritas dan berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi.
Tingginya Pengaruh Transaksional dalam Politik
Pengaruh transaksi masih sangat kuat dalam pencalonan legislatif dan kepala daerah. Praktik politik uang yang merajalela menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Donizar menambahkan bahwa Kesbangpol dan legislatif tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif masyarakat sipil, media, akademisi, dan tokoh adat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat.
Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Sumbar patut diapresiasi. Namun, untuk mencapai demokrasi yang benar-benar bersih dari transaksi dan intervensi pragmatis, diperlukan konsistensi, keberanian politik, dan sinergi yang kuat antar berbagai pihak. Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan demikian, cita-cita demokrasi yang bermartabat di Sumatera Barat dapat terwujud.
