BPJS Kesehatan menjadi institusi yang paling banyak mengakses data NIK, mencapai hampir 2 miliar kali akses dengan rata-rata 700 ribu akses per hari. Data ini berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
BPJS Kesehatan dan Dukcapil: Kolaborasi Masif untuk Layanan Kesehatan Digital
Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil telah berjalan intensif selama bertahun-tahun. Kerja sama ini telah diperbarui sebanyak enam kali, selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan nasional.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan telah menggunakan sekitar 14% dari total 17 miliar akses data kependudukan. Akses data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk web service, card reader, face recognition, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pemanfaatan Teknologi Canggih dalam Akses Data NIK
Berbagai teknologi diadopsi untuk mengoptimalkan akses data NIK. Ini mencakup sistem web service, card reader, face recognition, hingga pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sistem ini memungkinkan akses data yang cepat dan akurat. Hal ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada jutaan peserta JKN berjalan lancar.
FRISTA: Inovasi Verifikasi Identitas Berbasis Pengenalan Wajah
Salah satu inovasi terbaru adalah FRISTA, sebuah sistem verifikasi identitas berbasis teknologi pengenalan wajah. Sistem ini mempercepat proses verifikasi peserta JKN.
Dengan FRISTA, peserta cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Proses verifikasi yang lebih cepat dan akurat ini membantu meminimalisir antrean.
Langkah Menuju Universal Health Coverage (UHC)
Dengan jumlah peserta JKN yang mencapai 279 juta pada April 2024, pemanfaatan NIK sebagai basis identitas tunggal sangat krusial. Hal ini akan memperkuat upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Integrasi data NIK dalam sistem BPJS Kesehatan dinilai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN. Integrasi ini juga mendukung transformasi digital layanan kesehatan.
Kerja Sama Berkelanjutan untuk Layanan Publik yang Lebih Baik
Perjanjian kerja sama terbaru antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil akan berlangsung selama dua tahun. Perjanjian ini mencakup hak akses data kependudukan, KTP elektronik, dan IKD.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat verifikasi dan validasi data kepesertaan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan dan berfokus pada kenyamanan peserta JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memperkuat sinergi demi keberlanjutan Program JKN. Pemanfaatan NIK dinilai sangat krusial dalam mendorong transformasi layanan digital dan peningkatan mutu pelayanan.
Ke depan, kolaborasi ini akan terus ditingkatkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan akurat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Integrasi data yang efektif melalui pemanfaatan NIK akan menjadi kunci keberhasilan program JKN dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC).
