Pemerintah tengah gencar memberantas aksi premanisme, terutama yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bahkan membentuk satgas khusus untuk menindak tegas tindakan premanisme yang mengganggu iklim investasi.
Langkah tegas dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan premanisme. Tidak cukup hanya operasi sesaat, lalu dibiarkan kembali berkembang.
Anggota DPRD DKI Jakarta Desak Pemberantasan Premanisme yang Tuntas
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menekankan pentingnya pemberantasan premanisme secara berkelanjutan. Penindakan tidak boleh hanya dilakukan secara sporadis.
Menurut Hilda, premanisme merupakan masalah serius yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penanganan serius dan berkesinambungan.
Hilda meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi ujung tombak dalam pemberantasan premanisme. Ini merupakan tugas dan wewenang utama mereka, bukan masyarakat sipil.
Polda Metro Jaya telah menggelar Apel Siaga Anti Premanisme. Hilda mengapresiasi langkah ini dan berharap operasi serupa dilakukan secara berkala.
Penting untuk mencegah kemungkinan adanya backing dari kelompok tertentu terhadap premanisme. Negara harus mampu mengatasi segala bentuk intimidasi dan kekerasan.
Hilda menyarankan Satpol PP untuk berkolaborasi dengan Polri dalam penertiban premanisme di lapangan. Premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga iklim investasi.
Keengganan atau pembiaran tindakan premanisme oleh aparat keamanan akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Hal ini menyangkut keadilan dan kenyamanan warga Jakarta.
Operasi pemberantasan premanisme diharapkan menjadi gerakan jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan Jakarta yang ramah, aman, dan beradab.
Kapolri Tegaskan Tindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam menindak tegas segala bentuk premanisme. Tindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu.
Sigit menyatakan bahwa Polri tidak akan melihat latar belakang pelaku. Jika mengganggu keamanan dan ketertiban, maka akan ditindak tegas.
Operasi Pekat (penyakit masyarakat) telah digelar serentak sejak 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar individu maupun kelompok yang meresahkan masyarakat.
Sasaran Operasi Pekat adalah semua pihak yang meresahkan masyarakat. Mereka yang mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari akan ditindak tegas.
Imbauan kepada Masyarakat untuk Aktif Melaporkan
Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk aksi premanisme kepada pihak kepolisian. Polri siap menindak tegas setiap laporan yang masuk.
Polri menyediakan berbagai saluran pelaporan, baik melalui telepon, saluran lain, atau datang langsung ke kantor polisi. Laporkan setiap tindakan kriminalitas yang terjadi.
Operasi Pekat yang digelar sejak 1 Mei 2025 menyasar berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat. Premanisme menjadi salah satu fokus utama dalam operasi ini.
Premanisme, gangguan di kawasan industri, debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO, dan terorisme menjadi fokus utama Polri. Ini merupakan amanat dari Presiden.
Pemberantasan premanisme membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Jakarta dapat terbebas dari aksi premanisme dan menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semua warganya.
