Lebih dari 300 pemerintah daerah telah mengajukan proposal untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Mereka diundang mengikuti sesi desk untuk memastikan kesiapan program.
Persiapan Sekolah Rakyat: Sesi Desk dan Pendampingan Pemerintah
Sesi desk Sekolah Rakyat bertujuan memastikan legalitas lahan, kesiapan sarana prasarana, dan hal penting lainnya. Kegiatan ini merupakan langkah awal penyelenggaraan program.
Pemerintah daerah akan mendapat pendampingan dari berbagai kementerian/lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemensos akan terlibat langsung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir dalam pembahasan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta, 17 April 2025. Diskusi ini melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Pendampingan Kementerian dan Pembangunan Gedung Sekolah
Gus Ipul menjelaskan tujuan sesi desk adalah memberikan informasi dan mendiskusikan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tim dari berbagai kementerian akan mendampingi pemerintah daerah.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat akan dimulai tahun ajaran 2025/2026. Pembangunan gedung sekolah akan ditanggung pemerintah.
Pembangunan akan dimulai di 200 titik pada tahun ini. Lokasi pembangunan tersebar di kabupaten/kota dan provinsi.
Pembelajaran di Sekolah Rakyat akan dimulai tahun depan untuk sekolah baru. Untuk tahun ini, pembelajaran akan memanfaatkan gedung yang sudah ada.
Rekrutmen Guru dan Sasaran Sekolah Rakyat
Kemendikbudristek akan mengkoordinasikan rekrutmen guru Sekolah Rakyat. Terdapat empat skema rekrutmen yang disiapkan.
Skema rekrutmen meliputi PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, dan guru yang telah mengikuti PPG. Skema ini untuk memastikan ketersediaan guru yang cukup.
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak keluarga miskin dari desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Program ini bertujuan menjangkau anak-anak paling membutuhkan pendidikan berkualitas.
Contoh Kesiapan Daerah: Kabupaten Nagan Raya
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengusulkan lahan 8 hektare di kompleks perkantoran. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lokasi Sekolah Rakyat Nagan Raya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial. Hal ini mempermudah koordinasi dan akses layanan sosial.
Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata negara untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak termiskin. Kolaborasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan dunia pendidikan menjadi kunci keberhasilan program ini.
