Terkait Penjaringan Perangkat Desa Bragolan Purworejo, DPRD Panggil Dinas P3APermades

Komisi I DPRD Purworejo memanggil Dinas P3APermades, terkait persoalan penjaringan perangkat Desa Bragolan

PURWOREJO – Terkait permasalahan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, DPRD Komisi 1 panggil DP3APermades Kabupaten Purworejo untuk meyingkronkan data yang di peroleh DPRD Komisi 1 di lapangan.

Ketua Komisi l Tursiyati menyampaikan, hari ini menindaklanjuti kunjungan Komisi l ke Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, bahwa komisi l mempunyai beberapa catatan,Catatan itu tadi sudah saya sampaikan di forum rapat dan Kami merasa perlu untuk Menindaklanjuti maupun menanyakan dengan DP3APermades.

Bacaan Lainnya

“Kami tanyakan terkait data tersebut dan ternyata sinkron dengan data apa yang kami peroleh dan yang terjadi dilapangan, ” ucap Tursiyati.

Terkait pengakuan dari semua pihak bahwa proses atau pengangkatan atau pengrekrutan perangkat di Desa Bragolan ada kesalahan prosedur atau menyalahi Perda ( Peraturan Daerah) atau tidak sesuai dengan Perda.

Masih ucap Tursiyati,Tadi itu saya tanyakan ke Dimpermades,dan Dimpermades juga mengakui dan menjelaskan dengan runtut.

“Kalau prosedurnya itu sudah menyalai Perda atau aturan,ini berarti, Menurut kami komisi l sudah cacat hukum, Maka kalau strukturnya sudah cacat hukum tentu pejabat yang dilantik itupun juga cacat hukum”.ucap Tursiyati lagi.

Di singgung kenapa Camat Purwodadi berani merekomendasikan itu, katanya berdasarkan hasil mufakat yang sudah tidak akan diperpanjang dan tidak akan dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bahwa permasalahan ini bukan permasalahan di pihak yang di rugikan,tetapi ini menurut kami Komis l sudah menyalahi Perda.

“Jadi ke depan kami akan panggil Inspektorat, Satpol PP,dan Bagian Hukum supaya jelas permasalahan ini”.

Sementara itu,Kepala DP3APermades Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti menyampaikan,tadi memang ketua komisi menyampaikan bahwa terjadi kesalahan tahapan, Apakah itu cacat hukum apa tidak, ini masih menjadi tanda tanya.

“Jadi kami dengan permasalahan di desa bragolan masih akan konsultasikan ke bagian hukum,” pungkasnya.(Alx)

Pos terkait