Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini melarang pegawainya mengakses chatbot kecerdasan buatan (AI) DeepSeek pada perangkat pemerintah. Pengumuman ini disampaikan melalui email internal beberapa minggu lalu, menurut sumber anonim yang berbicara kepada Reuters. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi sistem informasi Departemen Perdagangan dari potensi ancaman keamanan.
Email tersebut secara tegas melarang penggunaan DeepSeek dalam bentuk apapun, baik melalui aplikasi desktop maupun situs web. Istilah “GFE” yang digunakan dalam pengumuman merujuk pada Government Furnished Equipment, atau peralatan yang disediakan oleh pemerintah. Sampai saat ini, Departemen Perdagangan belum memberikan komentar resmi mengenai larangan ini dan sanksi yang akan dikenakan kepada pegawai yang melanggarnya.
Larangan penggunaan DeepSeek bukan hanya terjadi di Departemen Perdagangan. Sebelumnya, Kantor Administrasi Kepala DPR AS juga telah melarang instalasi aplikasi DeepSeek pada smartphone, komputer, dan tablet milik pemerintah. Larangan serupa juga diterapkan di Badan Pertahanan AS (Pentagon), Angkatan Laut, dan NASA, menunjukkan kekhawatiran luas di tingkat pemerintahan federal AS terhadap keamanan dan potensi risiko DeepSeek.
Pemerintah federal AS sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang secara tegas penggunaan DeepSeek di wilayahnya. RUU tersebut akan menetapkan hukuman penjara dan denda bagi individu maupun korporasi yang melanggar larangan tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah AS dalam mengatasi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi AI ini.
Kekhawatiran Global terhadap DeepSeek
Kehadiran DeepSeek di dunia teknologi telah menimbulkan kontroversi. Model AI DeepSeek R1 awalnya dipuji karena kemampuannya yang diklaim melampaui ChatGPT dari OpenAI, dengan spesifikasi teknologi yang lebih rendah dan efisien. Namun, kekhawatiran mengenai keamanan DeepSeek mulai muncul, memicu sejumlah negara untuk membatasi atau melarang penggunaannya.
Selain Amerika Serikat, beberapa negara seperti Taiwan, Italia, Australia, dan Korea Selatan telah memblokir DeepSeek. Negara-negara lain seperti Jerman, Perancis, Jepang, dan India sedang mengevaluasi potensi risiko DeepSeek terhadap regulasi perlindungan data dan privasi, khususnya terkait kepatuhan terhadap GDPR di Uni Eropa dan potensi kebocoran informasi sensitif. India, dengan rekam jejak memblokir aplikasi asal China karena alasan keamanan, juga tengah mempertimbangkan larangan serupa terhadap DeepSeek.
Pertimbangan keamanan data dan privasi menjadi faktor utama dalam keputusan beberapa negara untuk memblokir atau mengkaji penggunaan DeepSeek. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data pengguna dan pelanggaran privasi mendorong langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat. Perkembangan ini menunjukkan perlunya regulasi global yang lebih komprehensif untuk teknologi AI yang semakin canggih, untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan meminimalkan risiko.
Situasi ini juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan pengembang AI. Informasi yang lebih detail tentang keamanan dan mekanisme perlindungan data DeepSeek diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran di berbagai negara.
Ke depan, kita dapat mengharapkan lebih banyak regulasi dan pembatasan terhadap teknologi AI, khususnya yang dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki catatan keamanan siber yang kurang transparan. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk menetapkan standar keamanan dan etika yang konsisten dalam pengembangan dan penggunaan AI.
