SDN Gesikan Harus Tetap Berdiri, Harga Mati!

 

PURWOREJO – Adanya Regrouping SDN Gesikan menyebabkan puluhan siswa terlantar tidak mendapatkan pengajaran selama satu bulan menjadi pembicaraan dan viral di Purworejo, Jawa Tengah

Bacaan Lainnya

Konflik terjadi, karena siswa dan orang tua siswa SDN Gesikan menolak kebijakan Bupati Purworejo terkait digabungkanya SDN Gesikan ke SDN Paitan dan akan di adukan ke DPRD kabupaten Purworejo.

Warga Desa Gesikan sepakat dan menghendaki SDN Gesikan harus tetap ada dan tidak boleh dihapus. Alasan warga menolak regroping karena jumlah siswa SDN Gesikan ada 66 siswa, dan melebihi dari jumlah batas minimal sekolah yang bisa di regrop atau ditutup.

Bahkan, sarana prasarananya pun masih bagus dan kokoh, prestasinya pun SDN Gesikan di Kecamatan Kemiri cukup bagus.

Namun demikian, Pemkab Purworejo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo tetap bersikukuh memberlakukan regrouping di SDN Gesikan yang sudah menjadi SK Bupati.

Sejak 31 Agustus 2022 yang lalu hingga saat ini, semua guru SDN Gesikan sudah meninggalkan sekolah, akan tetapi, siswa tetap saja tidak mau di pindah dan mereka terlantar tidak menerima pelajaran.

Sehingga dengan kondisi semacam itu, LSM Tamperak DPD Purworejo selaku kuasa pendampingan akan melayangkan surat kepada Komnas Ham dan Komnas Perlindungan Anak, serta Menteri Pendidikan hingga DPR-RI di Jakarta.

Ketua DPD Tamperak Purworejo  Sumakmun menerangkan, sesuai hasil pantauan di lapangan dan dari dialog dengan para siswa,serta orang tua murid menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM.

“Indikasi pelanggaran itu ada, seperti terabaikannya hak-hak anak untuk sekolah, sehingga siswa terancam tidak bisa ikut ujian tengah semester,” ujarnya.

Sumakmun mengatakan mestinya sekolah ini belum bisa di regroping sebab, kebijakan regrouping menyebabkan puluhan siswa terlantar tidak mendapatkan pengajaran selama satu bulan.

Sumakmun mengaku, belum bisa memberikan kesimpulan tentang pelaku tersebut, ada beberapa kemungkinan, pelaku bisa Pemkab sebagai pengambil kebijakan, bisa juga Kepala Dinas pendidikan selaku penanggung jawab regroping sekolah.

Konflik yang terjadi di gedung DPRD akibat adanya demo menolak regroping,pihaknya (Sumakmun)mengaku akan melakukan upaya hukum kepada dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, karena sampai saat ini belum ada etikat yang baik dari dinas pendidikan kabupaten Purworejo, untuk duduk bersama guna mengkaji ulang kebijakan regroping sekolah yang dilakukan Pemkab Purworejo terhadap SDN Gesikan Kecamatan Kemiri.

Sebenarnya, prosedur formalnya berdasarkan informasi dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo bahwa sekolah yang muridnya kurang dari 60 yang akan di regroping karena tidak bisa mendapatkan dana bos.

“Tapi yang formal kadang belum tentu sesuai dengan material. Putusan bisa saja berbeda dengan fakta,” tegasnya.

Jika indikasi pelanggaran itu terbukti, maka bisa saja masalah ini diteruskan ke penyidik. Namun dirinya hanya ingin memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan,sebab masalah pendidikan merupakan bagian dari hak ekosof yang sudah diratifikasi pemerintah pada tahun 2005 dan dilindungi undang-undang

“Kami akan menuntut pemenuhan hak-hak warga negara dalam masalah pendidikan ini,” tegasnya

Di tempat yang sama Kepala Desa Gesikan Suryono mengatakan, kebijakan regrouping sekolah ini tidak sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Purworejo dan jumlah siswa SDN Gesikan sudah melebihi batas Ketentuan.  (Alx)

Pos terkait