Pendamping PKH Benarkan Ada Pungli Bansos di Kebumen

Rakor dan Pembinaan SDM PKH Kebumen (Dok)

KEBUMEN – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto didampingi Wabup, Sekda dan Kadinsos menggelar rapat koordinasi dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabumian, Kamis (17/02/2022) kemarin.

Rakor membahas belbagai kendala yang dihadapi para pendamping PKH di lapangan dalam mengawal bantuan sosial. Pada Rakor tersebut bupati juga secara langsung mengklarifikasi terkait banyaknya laporan yang ia dapat seputar ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sembako melalui e-warung di masyarakat

Bacaan Lainnya

Bupati menegaskan bahwa bantuan sembako e-warung sendiri pengawasannya ada di Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bukan pendamping PKH. Oleh karenanya, sambung Bupati, klarifikasi kepada pendamping PKH kali ini masih dalam konteks koordinasi.

“Ini sifatnya rapat koordinasi, kami ingin tahu apa kendala atau persoalan yang terjadi di lapangan. Karena saya mendengar banyak laporan dalam penyaluran sembako itu ada yang tidak beres. Misalnya saya ambil dua kecamatan dulu. Di Kecamatan Petanahan informasinya untuk bisa jadi e-warung apakah benar dimintai uang Rp10 juta. Itu yang minta siapa. Mengalirnya ke siapa saja,” tanya Bupati

Bupati pun kembali melanjutkan pertanyaan. Dirinya juga mendengar di Kecamatan Alian ada Pungli di e-warung sebesar Rp 500 rupiah atau bahkan lebih, yang diambil keuntungannya dari tiap keluarga penerima manfaat (KPM) atau masyarakat penerima bantuan sosial sembako.

“Saya juga dapat laporan dari kepala desa, masing-masing e-warung dimintai uang yang diambil keuntungannya dari tiap-tiap KPM. Bener apa tidak. Nanti dari Petanahan dan Alian tolong jawab, tahu atau tidak kalau ada temuan-temuan itu,” tandasnya

Salah satu Pendamping PKH dari Kecamatan Petanahan kemudian menjawab bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk mengawasi atau mendampingi program bantuan sembako BPNT yang disalurkan melalui e-warung. Karena tugas itu ada di TKSK. Sementara pendamping PKH mengawasi pemberian uang tunai yang sudah ditransfer melalui rekening penerima untuk sejumlah katagori.

“Saya tidak tanya prosedur. Saya hanya tanya kalian yang di lapangan tahu atau tidak adanya informasi itu. Kalau mau menjelaskan prosedur kewenangan, saya bupati sudah tahu. Jawab saja tahu atau tidak. Itu saja,” tandas bupati.

Bupati kemudian meminta agar tidak melanjutkan jawaban dari pendamping PKH Petanahan karena ia sendiri mengaku tidak tahu soal itu. Bupati lantas menanyakan ke pendamping PKH Kecamatan Alian tentang adanya pungli di e-warung dari keuntungan beras perkilo sebesar Rp 500 yang selanjutnya dibagikan ke Forkompincam.

“Kalau Forkompincam berarti di situ ada Camat, Kapolsek dan Danramil. Benarkah itu dibagikan ke Forkompincam. Tolong dari Alian jawab,” tanyanya.

Dari sekian banyak pendamping PKH di Alian tidak ada yang berani jawab. Tak lama kemudian, ada satu orang pendamping yang berani memberikan jawaban ke bupati.

“Izin pak bupati terkait hal itu, tadi adanya potongan dari suplaiyer untuk Forkompincam memang ada bapak,” ucap salah seorang pendamping PKH.

“Berapa potongannya, tanya Bupati mengejar.

“Setahu saya Rp.200 rupiah per kilo,” jawabnya.

Yang beras apa bukan, lanjut bupati menanyakan lagi. “Beras apa kentang saya lupa bapak,” katanya.

“Terus yang motong siapa?”, bupati kembali menanyakan. “Ada paguyubannya bapak,” terangnya.

“Setelah dipotong uangnya dibagi kemana?”, masih tanya bupati. “Kalau itu saya kurang tahu kemananya bapak. Saya tidak ikut lagi. Tapi saya dengar ini buat Forkompincam, ” jelasnya.

Karena keberaniannya menjawab dan mengakui mengetahui adanya Pungli dalam bantuan sembako. Sebagai bentuk apresiasi, bupati memberikannya hadiah motor kepada pendamping PKH dari Alian.

“Oke, terima kasih, pak Sekda tolong dicatat, kasihkan motor baru untuk dia”, ucap bupati yang diiringi tepuk tangan.

Bupati meminta kepada pendamping PKH agar tidak takut untuk melaporkan ke pemerintah daerah jika terjadi ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial apapun bentuknya. Karena mereka sebagai pendamping dan pengawas punya tanggungjawab soal itu.

“Jangan takut, kalau ada kecurangan laporkan. Ini untuk Kebumen yang lebih baik, jangan kita mengambil yang bukan hak kita. Apalagi mengambil jatahnya orang miskin. Saya Bupati siap jadi panglimanya untuk membrantas soal itu. Jadi kalian jangan takut. Cukup laporkan saja. Soal bagaimana penanganannya itu wilayah kami di pemerintahan,” jelasnya.

“Kalau selama ini kalian diam, maka kalian bisa dianggap ada dalam permainan itu. Sampaikan saja. Jangan takut! Kalau ada intimidasi, laporkan saya Bupati bertanggungjawab, kita siap beri perlindungan. Persoalan seperti ini jangan sampai terus dibiarkan. Dan saya kira ini juga terjadi di kecamatan lain, bukan hanya di Alian dan Petanahan,” imbuhnya.

Bukan hanya Pungli, bupati juga mendengar bahwa bantuan sembako berupa beras, daging, telur dan buah yang diberikan masyarakat kualitasnya banyak yang jelek. Tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan.

Hal itu pun diakui oleh pendamping PKH, ia sering dapat laporan soal itu. Karena penerima bantuan sembako juga ada yang sekaligus menerima bantuan PKH.

“Memang benar itu bapak, salah satu masyarakat kami penerima PKH dan Bansos sembako kadang mengeluh ke kami berasnya jelek, buahnya busuk. Kualitas barangnya tidak sesuai. Tapi untuk mengintervensi ke e-warung kami tidak punya kewenangan. Itu pengawasannya ada di TKSK. Jadi itu beberapa kendala yang kami hadapi,” ujar salah satu pendamping PKH dari Kecamatan Klirong.

Pendamping PKH, sambungnya, diberi tanggungjawab untuk mengawasi dan mendampingi bantuan sosial kepada tiap-tiap KPM. Banyak KPM yang tidak hanya menerima bantuan PKH, tapi juga menerima bantuan sembako program BPNT yang disalurkan melalui e-warung. Bantuan sembako tersebut pengawasanya ada di TKSK.

Namun demikian, lanjutnya, pendamping PKH yang juga menjadi bagian dari pengawas bantuan sosial bukan berarti tidak tahu jika terjadi kecurangan dalam bantuan sosial lain. Seperti halnya bantuan sembako, sehingga dalam forum itu dirinya menanyakan apakah pendamping PKH tahu soal adanya pelanggaran itu di lapangan atau tidak.

“Sebenarnya kami semua tahu, tapi kami memilih untuk diam. Karena takut, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kita sendiri tidak punya kewenangan lebih soal itu. Dan ini baru pertama kalinya kami dari pendamping PKH bertemu dan berdiskusi dengan Pak Bupati. Insya Allah ke depan kita ada keberanian melapor,” ujar salah satu pendamping PKH. (Alx)

Pos terkait