Industri perhotelan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah menghadapi masa sulit. Ribuan pekerja hotel kehilangan pekerjaan akibat penurunan drastis tingkat hunian hotel.
Penurunan ini dipicu oleh minimnya kegiatan pemerintah karena kebijakan efisiensi anggaran, mengakibatkan berkurangnya event dan kunjungan wisatawan.
Seribuan Pekerja Hotel di Mataram Menganggur
Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mencatat sekitar seribu pekerja hotel di Mataram kini menganggur.
Angka tersebut meliputi pekerja kontrak dan pekerja harian lepas (daily worker) di hotel berbintang maupun non-bintang.
Ketua AHM, I Made Adiyasa Kurniawan, menjelaskan bahwa kekurangan event dan kegiatan pemerintah memaksa hotel untuk tidak memperpanjang kontrak pekerja dan mengurangi jumlah pekerja harian.
Kebijakan efisiensi pemerintah dinilai menjadi penyebab utama masalah ini.
Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran
Para pekerja yang terkena dampak sebagian besar adalah tenaga kerja kontrak dan pekerja harian yang biasanya hanya dipanggil untuk event tertentu.
Mereka memiliki kualifikasi di bidang pariwisata, seperti housekeeping, dan layanan makanan dan minuman.
Adiyasa menegaskan bahwa mereka tidak di-PHK, melainkan diberhentikan sementara dengan harapan dapat kembali bekerja jika situasi membaik.
Ia berharap adanya aktivitas wisata pemerintah atau swasta yang dapat menyerap kembali tenaga kerja tersebut.
Penurunan Okupansi Hotel di Mataram
Tingkat hunian hotel di Mataram terus menurun sejak awal tahun 2025, bahkan di bawah 30 persen.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 50-60 persen.
Adiyasa menjelaskan bahwa penurunan okupansi ini disebabkan oleh minimnya event dan kegiatan, termasuk kegiatan pemerintah yang biasanya mendongkrak tingkat hunian.
Meskipun bulan Ramadan diharapkan dapat meningkatkan okupansi, hal tersebut tidak terjadi secara signifikan.
AHM menilai penurunan okupansi hotel di Mataram merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Inpres ini menyebabkan pembatalan berbagai event yang biasanya ramai dikunjungi.
Harapan Pemulihan Sektor Pariwisata Mataram
Adiyasa berharap pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kota, dapat mengalokasikan anggaran untuk menggelar event lokal dan domestik di hotel Mataram.
Hal ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan perhotelan yang sedang lesu.
Ia juga menyoroti dampak larangan study tour dan wisuda di hotel yang semakin memperparah kondisi.
Sebelumnya, Pembina dan Penasihat PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, juga menyampaikan kekhawatiran serupa terkait dampak kebijakan efisiensi terhadap sektor jasa akomodasi.
Ia memperkirakan kebijakan ini dapat mengurangi hingga 50 persen jasa akomodasi dan berdampak pada lesunya bisnis perhotelan.
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlangsungan sektor pariwisata dan perhotelan. Dukungan aktif pemerintah sangat dibutuhkan agar industri ini dapat kembali pulih dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
