KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

SEMARANG – COVID-19 merupakan pandemi global yang dideklarasikan oleh WHO pada 11 Maret 2020 dengan kasus pertama yang teridentifikasi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China dan dilaporkan telah mengakibatkan lebih dari 4,4 juta kematian di dunia. Menurut WHO dalam COVID-19 Weekly Epidemiological Update, pandemi COVID-19 dilaporkan telah melanda 193 negara dengan varian alpha, 141 negara dengan varian beta, 91 negara dengan varian gamma, dan 170 negara dengan varian delta. Wilayah Asia Tenggara, khususnya di negara Timor Leste, Sri Lanka dan India dilaporkan mengalami peningkatan angka kematian, akibat pandemi COVID-19.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dilaporkan sebagai negara dengan angka kematian baru tertinggi sebanyak 5.551 kasus dan hingga saat ini masih berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Data statistik hingga 31 Agustus 2021 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif terus merangkak naik dengan penambahan sebanyak 10,534 kasus. Berdasarkan data tersebut, terbukti bahwa Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan yang merupakan salah satu faktor kedaruratan bagi kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri Indonesia perlu diberlakukan agar terlindungnya kepentingan dan keamanan nasional.

Bacaan Lainnya

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan serangkaian kebijakan yang diberlakukan antar negara (hubungan internasional) dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial politik dan militer, yang mana kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi nasional maupun global. Keamanan kesehatan manusia saat ini tengah menjadi permasalahan utama yang dirasakan secara global sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Jaminan keamanan kesehatan harus diberlakukan kepada setiap manusia tanpa memandang SARA. Keamanan kesehatan dapat diberikan dengan selalu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga negara serta lokasi geografis tempat tinggal warga negara, dengan memperhatikan setiap aspek yang paling dibutuhkan di lingkungan tersebut. Kebijakan luar negeri dapat dikatakan berhasil jika warga negara yang terlibat dalam kebijakan tersebut setuju dan melaksanakan kebijakan, serta kondisi negara tercapai sesuai target yang diharapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam  melindungi segenap warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan melakukan kerja sama bilateral. Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari ASEAN berkontribusi dalam memberikan saran dalam penanganan COVID-19. Indonesia yang mengikuti  forum International Coordination Group on COVID-19 (ICGC) meminta kerja sama dari setiap negara dan menyatakan upaya kolektif dalam pembuatan dan penyaluran vaksin harus dikoordinasikan beriringan dengan kondisi ekonomi global.

Bio Farma dan Sinovac dalam  hal ini melakukan kerjasama berupa penyediaan 40 juta dosis vaksin untuk Indonesia. Kerja sama juga dilakukan antara G42, perusahaan teknologi kesehatan UAE dengan Kimia Farma dan Bio Farma berupa pengembangan produk vaksin serta teknlogi laser dan Artificial Intelligence. Selain itu, Kalbe dan Genexine sepakat dalam melakukan uji klinis GX-19 di Indonesia berupa pengembangan vaksin DNA terhadap virus corona baru. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan mengenai pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia, yang meliputi pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat. Akses keluar-masuk negara juga dibatasi sebagai upaya pencegahan peningkatan angka COVID-19 dan berpeluang munculnya varian baru.

Pemerintah selalu melakukan pemantauan terhadap rentannya penyebaran COVID-19 dan  juga memberikan bantuan kepada WNI yang berada di luar negeri dan di luar negeri. Pemerintah memastikan kepada WNI yang khususnya berada di luar negeri telah melaksanakan vaksinasi. Sebagai syarat akses lintas dalam dan luar negeri, pemerintah membuat kebijakan berupa wajib vaksin dan surat bebas COVID-19. Tersedianya aplikasi Peduli Lindungi yang dapat di akses oleh WNI dan WNA yang telah vaksin di luar negeri  maupun di dalam negeri juga merupakan kebijakan pemerintah dalam melakukan pendataan dan pengawasan situasi nasional.

Penerapan kebijakan  yang dilakukan tentu menimbulkan respon positif dan negatif dari masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai perkembangan COVID-19,  khususnya mengenai hubungan internasional Indonesia dalam menangani COVID-19. Selain faktor informasi, sosial budaya juga mempengaruhi respon masyarakat dalam suatu negara, oleh sebab itu kebijakan yang disepakati perlu dipertimbangkan dengan baik. Salah satu permasalahan yang terjadi akibat dari kebijakan yang diberlakukan adalah problem vaksinasi yang akan diberikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada awal vaksin diluncurkan, tidak sedikit penolakan oleh masyarakat mengenai program vaksinasi yang dinilai tidak memiliki pengaruh dalam pengurangan angka COVID-19 dan terdapat hoax yang beredar mengenai vaksin tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan dan informasi yang diaplikasikan kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses dan memperoleh informasi juga menjadi permasalahan dalam kelancaran pasca kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu dalam mengadakan kebijakan luar negeri perlu dilakukan pendekatan keamanan insani terlebih dahulu agar mencegah terjadi banyaknya konflik atau penolakan yang besar dari masyarakat, sebab keberhasilan kebijakan luar negeri dinilai dari kondisi warga negara tersebut pasca kebijakan.

 Secara garis besar, pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi konflik utama dunia, tidak terlepas dari negara Indonesia. Telah terbukti bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan ancaman serius bagi keamanan insani khususnya pada keamanan kesehatan. Kebijakan luar negeri perlu diiterapkan sebagai upaya dalam mempertahankan keamanan nasional dan mengatasi permasalahan yang akan muncul maupun yang telah berlangsung, khususnya yang dialami secara global. Pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mempertimbangkan situasi nasional agar penerapan kebijakan luar negeri dapat terlaksana dengan baik. (Andre Kurniawan)

Pos terkait