Jurnalis Diintimidasi saat Liputan Bola Voli Bupati Cup, Ketua DPD MIO Kabupaten Nganjuk Angkat Bicara

Ketua MIO Kabupaten Nganjuk, Prayogo Laksono

JOMBANG – Lomba Voli Bupati Cup antar pelajar tingkat SMA se- kabupaten Jombang diwarnai aksi ricuh.Kericuhan ini di picu saling ejek antar suporter pada saat pertandingan semifinal antara SMK Negeri 3 Jombang melawan SMK Dwija Bhakti (DB) Jombang pada  Rabu (31/08/2022).

Dan lebih mirisnya lagi, salah satu jurnalis juga turut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Kamera yang saat itu digunakan untuk meliput peristiwa tersebut justru dirusak dan dihapus secara paksa oleh diduga oknum Kepala Sekolah dan Guru.

Bacaan Lainnya

Kronologi peristiwa yang diterima oleh awak media pada waktu itu Stinger dari tvOne Jombang, Muhammad Fajar mendapat informasi mengenai adanya kericuhan antar suporter pada pertandingan semifinal lomba voli Bupati Cup, yang di laksanakan di GOR Merdeka.

Mengetahui informasi tersebut, dia bersama dengan jurnalis yang lain bersiap melakukan pengambilan gambar dari luar pintu gerbang GOR Medeka, karena pintu gerbang di tutup dari dalam.

Dan saat baru mulai mengambil gambar Fajar di datangi seseorang yang melarangnya untuk tidak mengambil gambar sambil merebut kameranya.Tak hanya itu,setelah kamera di kuasai orang tersebut, orang ini kemudian memiting kepala Fajar dan membawa Fajar ke salah satu ruangan di GOR Merdeka yang telah ada bwbey orang,dan meminta Fajar agar mengapus video yang telah di rekam dari kameranya.

Meski telah menolak untuk menghapus hasil liputannya,Fajar terus diintimidasi dan terus di desak agar segara menghapus hasil liputannya.Meski berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya adalah wartawan/Stinger dari media televisi tvOne, orang -orang yang membawa tetap memaksa untuk menghapus gambar.Karena orang -orang tersebut merasa terancam,dan akhirnya Fajar menghapus hasil liputannya tersebut.Bahkan, akibat dari perampasan yang dilakukan oleh orang tersebut kamera milik Fajar mengalami kerusakan.

Prayogo Laksono,S.H., M.H., CLI.,CLA.,CTL.,CTR., Selaku Ketua DPD MIO (Media Online Independen) Kabupaten Nganjuk,menilai tindakan yang di lakukan oleh orang tersebut telah mencederai kebebasan pers dalam kerja jurnalistik.

“Mengambil menghapus paksa,hingga melakukan pemitingan terhadap jurnalis yang meliput merupakan tindakan yang seharusnya tidak pantas dilakukan,” tegasnya.

Prayogo menilai tindakan tersebut merupakan hal yang berlebihan dan sewenang-wenang.Menurut Prayogo,hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Dan ia mengecam tindakan yang dilakukan tidak memberikan ruang jurnalis dalam melakukan peliputan di lokasi kejadian.

Serta jurnalis bekerja untuk kepentingan publik seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam melakukan liputan.Selain melanggar UU pers ,para pelaku juga bisa dikenakan pasal perampasan/pengancaman dalam KUHP dan akses ilegal dalam UU ITE, menurutnya
tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga dan dunia pendidikan.Dan apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum tenaga pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Tindakan ini cukup berlebihan dan menganggu kerja jurnalistik,tambahnya.

Dan atas peristiwa tersebut, Ketua DPD MIO kabupaten Nganjuk menyatakan sikap sebagai berikut:
Mengecam intimidasi yang dilakukan oleh diduga oknum guru saat Stinger TV one meliput kericuhan antar seporter pada saat pertandingan lomba voli Bupati Cup.

Kerja jurnalistik yang dilakukan jurnalis merupakan sebagian dari kepentingan publik.

Dan segera mendesak APH untuk mengusut kasus dugaan kekerasan dan intimidasi Jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah di atur dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40/1999.Para pelaku juga dapat di jerat dengan pasal 368 KUHP terkait perampasan/pengancaman dan pasal 30 ayat (1) UU ITE terkait akses ilegal perangkat/sistem elektronik milik orang lain.Serta menghimbau kepada kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers di Indonesia.

Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum sesuai Pasal 8 UU pers Nomor 40/1999.Meminta agar kepada kantor media untuk menjamin dan memantau keselamatan jurnalis yang meliput ke lapangan, khususnya kasus yang berpotensi untuk terjadinya ancaman fisik maupun psikis.

“Dalam prinsip menghormati kebebasan pers,jika ada pihak yang merasa tidak puas atau merasa di rugikan akibat pemberitaan, hendaknya menggunakan hak jawab dan koreksi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 poin 11 UU pers Nomor 40/1999 yang berbunyi”Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya,” terang Prayogo.

Tim/iik

Pos terkait