237 Kades Bahurekso Kendal Geruduk DPR RI

Paguyuban Kades Bahurekso Kendal

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai GERINDRA mengatakan pihaknya mendengarkan aspirasi para kepala desa (kades) yang menuntut pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perubahan masa jabatan kepala desa.

“Saya keluar (menemui para kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI) menyampaikan agar kawan-kawan ini segera tahu bahwa aspirasi mereka (tentang revisi UU Desa terkait perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun) didengar,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1/2023)

Bacaan Lainnya

Bahkan, tambah dia, usai unjuk rasa, Badan Legislasi DPR RI akan menerima perwakilan dari kepala desa yang berunjuk rasa itu pada siang ini untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi mereka tentang revisi UU Desa sekaligus agar revisi tersebut bisa masuk Prolegnas 2023.

Hal tersebut disampaikan Dasco usai menemui ribuan kepala desa yang berunjuk rasa menuntut dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait perubahan masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode.

Pada saat ini, Pasal 39 Undang-Undang Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Lalu, mereka dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra ini meminta para kepala desa yang berunjuk rasa itu untuk melakukan lobi ke pemerintah, sebagai salah satu pihak yang berkompeten merevisi undang-undang.

Menurut dia, Kades adalah ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Kades bekerja 24 jam tanpa kenal waktu, ketika ada warga yang sakit, Kades saat itu juga mendatanginya, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk itu Dasco meminta kepada para Kades supaya pulang dengan tenang dan serahkan Aspirasi ini kepada teman-teman di DPR RI. “Kami dari Fraksi Partai Gerindra mendukung perubahan revisi pasal 39 UU Desa tentang penambahan massa jabatan menjadi 9 tahun. Dan saya yakin fraksi lainnya juga sependapat,” tegasnya.

Sementara itu dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kendal, Abdul Malik mengatakan, pihaknya meminta adanya revisi UU Desa pada Pasal 39 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa periodesasi, karena masa jabatan enam tahun yang berlaku saat ini membuat persaingan politik semakin terasa.

“Memang 6 tahun ini sangat kurang. Ketika 6 tahun, kami tetap persaingan politik. Jadi, tidak cukup dengan 6 tahun karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik. Permintaan kami hanya satu dan harapan kami, ketika 6 tahun jabatan kades, maka persaingan politik agak kurang karena waktu cukup lama ,” ujar dia.

Abdul Malik mengatakan untuk Kabupaten Kendal sendiri, kata dia, sebanyak 237 dari 266 orang Kades berangkat ke Jakarta.

Lebih lanjut Abdul malik mengatakan kami dari KADES Bahurekso Kendal tuntutannya sama dengan rekan Kepala Desa se Indonesia, yaitu Perubahan dipasal 39 UU Desa dengan jabatan waktunya dari 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa Periodenisasi

Keberangkatan Kepala Desa Bahurekso secara Mandiri Patungan dan Alhamdulillah hampir 90 % Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban KADES Bahurekso Kendal berangkat. (Pedro)

Pos terkait