10 Warga Gesikan Audensi dengan DPRD Purworejo

 

PURWOREJO- Sedikitnya 10 orang perwakilan warga dari Desa Gesikan, Kecamatan Kemiri datang memenuhi undangan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo guna didengar keterangannya terkait konflik regrouping sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten Purworejo, Kamis (22/9/2022).

Bacaan Lainnya

“Wali murid,tokoh warga masyarakat,dan Kepala Desa Gesikan serta dinas pendidikan kabupaten Purworejo di undang komisi IV untuk di dengar keteranganya terkait konflik regroping sekolah SDN Gesikan.Apa yang disampaikan kedua belah pihak nantinya akan dijadikan bahan pembahasan dan evaluasi terhadap kebijakan regroping sekolah di komisi IV,” kata Abdullah

Demo warga Gesikan agar SK regroping di batalkan dan menolak keras apabila dilakukan penghapusan sekolah atau regroping telah disampaikan di Depan gedung DPRD beberapa hari lalu belum mendapatkan titik temu antara wali murid dan dinas terkait.

Perwakilan dari warga desa Gesikan Sujat mengatakan, baik komite, wali murid dan masyarakat menolak wacana regroping yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Purworejo,Menurut dia, penggabungan tidak adil dan pilih pilih.Dalam sosialisasinya kalau jumlah murid SDN Gesikan dalam tiga tahun berturut-turut kurang dari 60 akan di regroping,dan sekarang di SDN Gesikan muridnya ada 66 orang.kok masih di regroping ujarnya kesal.

“Kami dengar ada beberapa sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 kok tidak di regrop ini ada apanya dan kebijakan yang seperti ini saya kira tidak adil,” tambahnya.

Menurut Sidik Ketua BPD, kecuali jumlah murid yang sudah di atas ketentuan batas minimal siswa juga ada beberapa faktor yang mendasari penolakan. Salah satunya, nilai sejarah sekolah dan juga prestasi sekolah baik di bidang olahraga maupun bidang akademis.

“Sejarah sekolah SD gesikan merupakan cikal bakal pendidikan masyarakat di Gesikan dan sekitarnya,dulu tahun 56 masih Sekolah Rakyat.”terangnya.
Siswa SDN Gesikan setiap ada Ivent pertandingan olahraga raga maupun lomba lainnya di tingkat kecamatan Kemiri,sering mendapat piala kejuaraan,” tambahnya

“Kami mohon bapak bupati Purworejo berkenan meninjau kembali dan membatalkan SK regroping di SDN Gesikan,” pungkasnya.

“Tidak semua orang tua memiliki kendaraan untuk mengantar ke sekolah. Jadi, berdasarkan pertimbangan bersama kami menolak penggabungan,” kata Sukirno komite SDN Gesikan.

Selain alasan di atas warga menolak regroping karena merasa tidak diperlakukan adil dan sama dengan sekolah lain. tambahnya.

Suryono kepala desa Gesikan mengungkapkan, apabila alasan penggabungan karena jumlah siswa kurang dari 60 anak, maka di beberapa wilayah masih banyak sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 seperti tadi disampaikan pak Sujat kenapa tidak diregrop.ujannya
Sosialisasi yang disampaikan ke Gesikan semuanya meleset dan tidak sesuai dengan kenyataan saat ini.di mana dulu di sampaikan bahwa kalau SD gesikan muridnya dalam tiga tahun berturut-turut tidak mencapai 60 akan d regrop.dasar regroping di SDN Gesikan adalah hasil pendataan tahun 2020 dan tidak ada evaluasi lagi tau tau SK regroping turun.ini sangat menyakitkan hati masyarakat Gesikan.tukasnya.

Pemerintah melalui peraturan menteri dalam negeri no.421.22592 bangda 1988 dan peraturan kemendikbud disebutkan bahwa Sekolah-sekolah yang muridnya dibawah 60 menurut peraturan UU harus dilakukan regroping dengan sekolah terdekat karena secara operasional jika dilanjutkan sekolah tersebut tidak mampu.

Pemerintah kabupaten Purworejo di tahun 2022 melakukan regroping terhadap 39 sekolah dan 34 sekolah telah dilaksanakan termasuk salah satunya SDN Gesikan ujar Paryono Kabid Sekolah dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Purworejo.

Intinya, tambah Abdullah, DPRD akan menghargai perjuangan masyarakat desa gesikan mempertahankan sekolah ,tapi mestinya tidak mengorbankan anak anaknya dalam hal pendidikan.anak anak harus sekolah dulu sambil menunggu hasil dari perjuangan mempertahankan keberadaan SDN Gesikan. Faktor kecemburuan sepertinya yang menjadi dasar pleno. Alx

Pos terkait